MDINEWS, Kota Belasi — Forum Kepakaran Indonesia (FKI) bekerja sama dengan Asistensi Media Nasional (AsMEN) menggelar ‘AsMEN Discussion’ dengan mengangkat tema “Utang Negara: Beban Generasi atau Investasi Masa Depan”, di Studio AsMEN, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selasa, 1 September 2026. Diskusi tersebut membahas kualitas utang, pengelolaan APBN, produktivitas pembiayaan negara, serta upaya menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.
Kegiatan yang diikuti secara luring dan daring itu menghadirkan sejumlah akademisi dan tokoh organisasi. Forum tersebut menjadi ruang bertukar pandangan mengenai kondisi utang pemerintah, manfaat penggunaan utang, kemampuan fiskal negara, serta dampaknya terhadap perekonomian dan generasi mendatang.
Ketua Umum FKI sekaligus pengarah kegiatan, Dr. Risman Pasaribu, S.E., M.M., mengatakan persoalan utang negara tidak cukup hanya dilihat dari besarnya nominal. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah memastikan setiap pembiayaan yang berasal dari utang memberikan manfaat ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
“Ketika kita berbicara mengenai utang, jangan hanya melihat berapa besar utang negara. Kita juga harus melihat untuk apa utang itu digunakan, siapa yang menikmati manfaatnya, dan apakah manfaat tersebut lebih besar daripada beban yang harus ditanggung generasi berikutnya,” ujar Risman.
Risman menilai utang dapat menjadi instrumen pembangunan apabila dikelola secara tepat, transparan, dan diarahkan kepada sektor produktif. Sebaliknya, utang dapat berubah menjadi beban apabila penggunaannya tidak menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Ia juga menekankan pentingnya keterkaitan antara utang, investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Karena itu, setiap kebijakan pembiayaan negara perlu disertai perencanaan yang matang agar utang benar-benar mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua AsMEN, Nurkholis, menilai peningkatan utang negara perlu menjadi perhatian bersama. Ia berharap pemerintah semakin berhati-hati dalam menggunakan anggaran negara dan memperkuat pengawasan agar pembiayaan pembangunan tidak tergerus oleh praktik korupsi maupun kebocoran anggaran.
“AsMEN hadir melalui gerakan AsMEN Peduli Bangsa dengan semangat mengajak masyarakat ikut memikirkan persoalan utang negara. Kami berharap penggunaan anggaran dilakukan secara bijak, transparan, dan benar-benar kembali kepada kepentingan rakyat,” kata Nurholis.
Dalam diskusi tersebut, Direktur Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia, Prof. Dr. Subriatna, menyampaikan bahwa rasio utang terhadap produk domestik bruto masih perlu dilihat bersama dengan kemampuan negara menghasilkan pendapatan. Menurutnya, ukuran keamanan utang bukan semata-matai berdasarkan persentase terhadap PDB, tetapi juga kualitas penggunaan dan kemampuan membayar kewajiban.
Subriatna mendorong pemerintah mengarahkan pembiayaan utang kepada sektor yang memiliki manfaat jangka panjang, seperti infrastruktur berkualitas, pendidikan, kesehatan, industri pengolahan, dan peningkatan produktivitas. Pembangunan yang dibiayai utang, menurutnya, harus memiliki daya tahan dan mampu menghasilkan nilai ekonomi dalam jangka panjang.
“Utang akan menjadi investasi apabila digunakan untuk pembangunan yang produktif. Infrastruktur harus berkualitas dan memiliki manfaat panjang, begitu pula pendidikan dan kesehatan yang menjadi fondasi pembangunan manusia,” ungkap Subriatna.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi sumber daya alam Indonesia melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Menurutnya, kebijakan hilirisasi dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan utang.
Pandangan serupa disampaikan Prof. Dr. Sugiono, S.E., M.M., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nasional. Ia menjelaskan bahwa persoalan utama bukan hanya terletak pada tinggi atau rendahnya utang, melainkan dinamika antara pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan kemampuan fiskal pemerintah dalam mengelola kewajiban tersebut.
“Utang yang tinggi masih dapat dikelola apabila pertumbuhan ekonomi dan produktivitas juga meningkat. Karena itu, yang paling penting adalah bagaimana utang tersebut diinvestasikan pada sektor produktif sehingga mampu menciptakan pertumbuhan dan memperkuat penerimaan negara,” ujar Sugiono.
Sugiono juga menilai peningkatan penerimaan pajak perlu dilakukan secara selektif agar tidak menghambat pertumbuhan sektor usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurutnya, pemerintah perlu memperluas basis penerimaan negara dengan tetap menjaga ruang bagi dunia usaha untuk tumbuh dan berkembang.
Diskusi FKI dan AsMEN tersebut pada akhirnya menghasilkan gagasan agar pemerintah memperkuat kualitas pengelolaan utang, meningkatkan produktivitas APBN, memperluas sumber penerimaan negara, memperkuat hilirisasi sumber daya alam, serta memastikan pembangunan yang dibiayai utang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. FKI dan AsMEN juga berencana membawa hasil pemikiran forum tersebut kepada pemerintah sebagai bahan masukan kebijakan, sekaligus mendorong terwujudnya kemandirian dan kedaulatan ekonomi Indonesia. (***)
